Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Sosialisasi Program Peningkatan Intergrasi Database dan Akurasi untuk Pembinaan dan Pengawasan Kelompok Industri Kecil Menengah di Kabupaten MBD (Pindah Kambar), bagi 75 Kelompok Pelaku Usaha Sektor Industri di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD Selasa (13/08/2024).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten MBD, Ir. Piter Rupilu, M.Si menjelaskan, Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Untuk mendukung perkembangan IKM secara efektif, pemerintah daerah memerlukan data yang akurat dan terintegrasi.  “Integrasi data merupakan hal penting guna dapat menjadi acuan dan mengambil keputusan dalam perencanaan dan pembinaan pelaku usaha. Apalagi saat ini pelaksanaan program kegiatan sudah harus berbasis data dan informasi yang valid”, jelas Rupilu.

Ia berharap, program ini dapat berjalan dengan baik dan kedepan, semua pelaku usaha dapat terdata melalui "PINDAH KAMBAR" sehingga Disperindagkop UMKM dapat memiliki data pelakau usaha sektor industri yang akurat dan valid by name by addres.

Sementara itu, Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop UMKM, Norman F. Wayong, ST yang merupakan salah satu Peserta PKA Angkatan XI Tahun 2024 menjelaskan, pihaknya melihat ketersediaan data pelaku usaha selama ini belum valid dan akurat. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah dimaksud perlu menyediakan sebuah aplikasi yang dapat mengakordinir data setiap pelaku usaha yang ada di Kabupaten MBD.

“Kami akan menyiapkan sebuah aplikasi yang menjadi sistem informasi pelaku usaha, nantinya semua pelaku usaha akan diinput dalam sistem tersebut”, ungkapnya.

Wayong menjelaskan, seringkali, data mengenai IKM tidak lengkap atau tidak valid. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang tepat bahkan pelaku IKM sulit mengakses informasi yang dibutuhkan.

“Kita nantinya akan memiliki data yang akurat guna membantu pemerintah daerah dalam menyusun rancang kebijakan yang sesuai untuk pertumbuhan ekonomi yang melibatkan pelaku usaha sektor IKM. Seperti menentukan kebutuhan spesifik dari IKM untuk program pengembangan yang lebih tepat. Memangkas alur administrasi dan meningkatkan efektivitas bantuan dari pemerintah. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi dampak program kegiatan terhadap IKM”, ungkap Wayong yang adalah Ketua Angakatan PKA Tahun 2024 tersebut.

Selain itu, lanjut Wayong, lewat sistem ini akan mempermudah koordinasi antara pemerintah dan IKM dengan informasi yang konsisten serta memudahkan pelaku IKM dan pihak lain dalam mengakses informasi dan meningkatkan kepercayaan. Membantu merencanakan layanan dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan IKM dan memungkinkan pemerintah menyesuaikan kebijakan dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan.

Ia berharap, dengann adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman setiap pelaku usaha tentang pentingnya data yang terintegrasi untuk pembangunan ekonomi daerah.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar